Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Rohil Telan Rp 657,5 Juta di Tengah Efisiensi Anggaran
Bagansiapiapi- Media Utama News.com | Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir mengalokasikan anggaran sebesar Rp 657.500.000 untuk pekerjaan renovasi rumah dinas di Kecamatan Bangko pada tahun anggaran 2025.
Proyek tersebut tercantum dalam papan informasi kegiatan resmi Pemkab Rohil dengan pelaksana CV Darmaga dan konsultan pengawas CV Sukses Jaya Consultans, serta bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir.
Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut masuk dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya. Waktu pelaksanaan tercatat selama 75 hari kalender.
Namun, realisasi proyek ini menuai sorotan publik. Di tengah wacana efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal daerah, renovasi rumah dinas Ketua DPRD Rohil dengan nilai kontrak yang cukup besar dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan.
Sejumlah warga mempertanyakan urgensi renovasi tersebut. Mereka menilai, alokasi anggaran seharusnya lebih difokuskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi lokal, seperti perbaikan infrastruktur desa, pemberdayaan UMKM, maupun penguatan layanan publik dasar.
" Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, anggaran sebesar itu seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan mempercantik rumah jabatan," ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, Minggu (30/11/2025).
Sorotan semakin menguat lantaran beredar kabar bahwa rumah dinas tersebut jarang ditempati. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran, hingga proyek tersebut dikhawatirkan terkesan mubazir.
Seorang pekerja di lokasi proyek yang mengaku tinggal di rumah dinas Ketua DPRD Rohil, Jalan Merdeka, Bangko, mengatakan, proses renovasi saat ini sudah memasuki tahap akhir. " Kalau tidak ada kendala, minggu depan sudah selesai," ujarnya, Minggu (30/11/2025).
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Rokan Hilir belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan, urgensi, dan manfaat renovasi rumah dinas tersebut.
Pihak Sekretariat DPRD juga belum menjelaskan secara rinci aspek perencanaan, spesifikasi teknis bangunan, serta indikator manfaat pembangunan bagi kepentingan kelembagaan DPRD.
Pengamat kebijakan publik menilai, transparansi informasi menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
Penjelasan terbuka mengenai dasar perencanaan, kebutuhan renovasi, serta manfaat jangka panjang dinilai penting, terutama ketika anggaran yang digunakan mencapai ratusan juta rupiah.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat lebih sensitif terhadap prioritas pembangunan dan memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas. (Redaksi)
Posting Komentar