Pernyataan Kadis DLH Rohil Dipertanyakan, Pengawas dan Sopir Baru Justru Terus Bertambah
Bagansiapiapi Media Utama News.com - Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir, Suwandi, yang menyebut tidak ada penambahan tenaga kebersihan di awal pemerintahan Bistamam–Jhoni Charles, kini dipertanyakan. Pasalnya, fakta di lapangan justru menunjukkan kemunculan pengawas dan sopir baru di lingkungan DLH Rohil.
Dalam sebuah apel bersama koordinator lapangan (korlap) dan pengawas kebersihan beberapa waktu lalu, Suwandi menegaskan bahwa jumlah petugas kebersihan sudah berlebih, bahkan dinilai melampaui kapasitas ideal.
" Untuk Kecamatan Bangko saja sudah lebih dari 3.000 petugas kebersihan. Itu sudah berlebih," ujarnya saat itu.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Sejumlah pengawas mengungkapkan bahwa, alih-alih dilakukan pengurangan, justru terjadi penambahan diam-diam, terutama pada posisi pengawas dan sopir operasional.
" Kenyatannya kami melihat pengawas dan sopir baru masuk terus. Ini bertolak belakang dengan pernyataan pimpinan," ujar seorang pengawas yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain menimbulkan kebingungan internal, kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya ketidaktertiban tata kelola kepegawaian di tubuh DLH Rohil. Mekanisme rekrutmen dipertanyakan karena dinilai berlangsung tanpa transparansi.
Sejumlah sumber menyebut, penerimaan pengawas dan sopir diduga tidak melalui prosedur resmi dan berpotensi sarat praktik pungutan tidak resmi. Informasi tersebut diperoleh dari internal DLH yang mengaku resah dengan kondisi tersebut.
" Kami menduga ada permainan dalam perekrutan. Isunya, ada setoran agar bisa masuk," kata sumber lainnya.
Jika dugaan itu benar, maka praktik ini bukan hanya mencederai prinsip merit system, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah, sebab penambahan tenaga kerja otomatis berdampak pada beban belanja rutin pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DLH Rohil Suwandi belum memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan wartawan terkait proses rekrutmen, data riil jumlah tenaga kebersihan, serta dugaan praktik tidak transparan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir didesak untuk segera melakukan audit internal dan membuka data kepegawaian DLH secara transparan kepada publik guna menghindari kecurigaan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Editor: Redaksi
Posting Komentar