Pernyataan Kadis DLH Tidak Ada Penambahan Tenaga Kebersihan, Dipertanyakan, Pengawas dan Sopir Baru Justru Terus Bermunculan
Bagansiapiapi - Media Utama News.com | Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Suwandi, S.Sos yang menyebut tidak akan ada penambahan tenaga kebersihan baik itu Pekerja Kebersihan, Supir maupun Pengawas di awal pemerintahan Bistamam–Jhoni Charles, sebut Suwandi beberapa waktu lalu pada Acara Apel bersama Korlap, dan seluruh Pengawas, kini dipertanyakan. Karena fakta di lapangan justru menunjukkan bermunculan wajah wajah baru pengawas dan sopir di lingkungan DLH Rohil.
Pada saat Acara Apel bersama itu, Kadis Suwandi menegaskant bahwa jumlah petugas kebersihan khusus untuk Kecamatan Bangko sudah melebihi target bahkan dinilai melampaui kapasitas ideal. Dijelaskannya " Untuk Kecamatan Bangko saja sudah lebih dari 3.000 petugas kebersihan. Itu sudah over Kapasitas, berlebih," ujarnya saat itu.
Namun, pernyataan Suwandi tersebut dinilai tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Suwandi dengan kewenangan tanpa batas menggeser pengawas Dalam kota ketempat tempat tak terjangkau seperti Pedamaran dan Pekaitan.
Sejumlah pengawas dalam kota yang digeser diluar Kec.Bangko merupakan Upaya Kadis melakukan Trik adanya kekosongan Pengawas, maka perekrutan Pengawas baru pun berjalan mulus melalui Korlap yang dekat dengan Kadis. terjadi penambahan diam-diam, terutama pada posisi pengawas dan sopir operasional.
Selain menimbulkan kebingungan internal, kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya permainan dalam perekrutan Pengawas baru dan supirl. Mekanisme rekrutmen dipertanyakan karena dinilai berlangsung tanpa transparansi.
Sejumlah sumber menyebut, penerimaan pengawas dan sopir diduga tidak melalui prosedur resmi dan berpotensi sarat praktik pungutan tidak resmi. Informasi tersebut diperoleh dari internal DLH dan ini sudah menjadi rahasia Umum
" Kami menduga ada permainan dalam perekrutan. Isunya, ada setoran agar bisa masuk," kata sumber lainnya.
Jika dugaan itu benar, maka praktik ini bukan hanya mencederai prinsip merit system, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah, sebab penambahan tenaga kerja otomatis berdampak pada beban belanja rutin pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DLH Rohil Suwandi belum memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan wartawan terkait proses rekrutmen, data riil jumlah tenaga kebersihan, serta dugaan praktik tidak transparan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir didesak untuk segera melakukan audit internal dan membuka data kepegawaian DLH secara transparan kepada publik guna menghindari kecurigaan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Redaksi Media Utama News memberikan hak jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan ini, guna keseimbangan informasi Sesuai dengan UU PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 dan kode etik jurnalistik. (Redaksi)
Posting Komentar