Kadis DLH Suwandi S.Sos " Tak Ada Penambahan, Yang Ada.Pengurangsn " Hanya Bual Kosong

MEDIA UTAMA NEWS Desember 20, 2025 0

 Bagansiap Media Utama News.com  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Suwandi S.Sos pada satu kesempatan dihadapan seluruh Pengawas dan Korlap Ultimatumkan bahwa pihak DLH tidak ada lagi Penambahan pekerja Kebersihan, Supir maupun Pengawas, yang ada hanya pengurangan karena pekerja Kebersihan hingga saat ini sudah melebihi kapasitas, pernyataan Kadis DLH itu ternyata hanya Bual kosong.

Fakta dilapangan apa yang diutarakan Kadis DLH tersebut bertolak belakang, karena supir dan pengawas baru terus bermunculan dengan memberhentikan petugas yang lama.

Diduga masuknya petugas baru ada setoran melalui sesorang yang dekat dengan Kadis, dan informasi yang layak dipercaya dilapangan yang sudah menjadi rahasia umum supir dan Pengawas jumlah angka setoran tidak sama , untuk menjadi pengawas setoran lebih besar dari pekerja supir.

Pengakuan seorang supir yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya menjelaskan kepada awak Media dirinya dapat masuk bekerja sebagai supir dengan membayar melalui seorang Korlap, namun supir tersebut tidak bersedia menyebutkan jumlah angka setorannya serta Korlap yang menerima setoran darinya

Sejumlah pengawas dalam kota yang digeser diluar Kec.Bangko merupakan Upaya Kadis melakukan Trik adanya kekosongan Pengawas, maka perekrutan Pengawas baru pun berjalan mulus melalui Korlap yang dekat dengan Kadis. terjadi penambahan diam-diam, terutama pada posisi pengawas dan sopir operasional.

Selain menimbulkan kebingungan internal, kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya permainan dalam perekrutan Pengawas baru dan supir

Sejumlah sumber menyebut, penerimaan pengawas dan sopir diduga tidak melalui prosedur resmi dan berpotensi sarat praktik pungutan tidak resmi. Informasi tersebut diperoleh dari internal DLH dan ini sudah menjadi rahasia Umum 

Jika dugaan itu benar, maka praktik ini berpotensi merugikan keuangan daerah, sebab penambahan tenaga kerja otomatis berdampak pada beban belanja rutin pemerintah daerah ( tim/Red )